Prof. Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.

Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII )Yogyakarta pada tahun 2001, pendidikan S2 pada Program Pascasarjana ilmu hukum Universitas Jayabaya, Pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Bandung. Menjadi Dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta ) Serang,Banten sejak tahun 2004,kemudian menjadi dosen DPK pada Program Studi PPKN FKIP UAD sejak tahun 2013

  • S2 Hukum
  • Profesor
  • S3-Universitas Islam Bandung-Doktor Ilmu Hukum
Pencapaian Karier
  • Total Publikasi 46
Google Scholar
  • Total Citations

Tahun Nama Penghargaan
Tahun Nama Pengabdian
2016 Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Bagi Masyarakat
2016 Reviewer Evaluasi Pembahasan Proposal
2015 Lomba esay Kebangsaan Tingkat SMA /Sederajat Se DIY dan Jawa Tengah
2014 Program Pembimbingan Ekstrakulikuler PMR di Sekolah
2015 Dewan Juri Debat Konstitusi
2017 Dengar Pendapat Penyususnan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
2017 Dosen Pembimbing Magang Lanjut
2019 PELATIHAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI ERA DEMOKRASI
2020 PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA PADA DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021 MODEL INTERNALISASI PENDIDIKAN TANGGAP BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID 19 BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI DI PAUD AISYIYAH NUR’AINI YOGYAKARTA
2022 DESA BERINTEGRITAS : PENCEGAHAN KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU DESA DAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI
2022 PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA/KALURAHAN DI KALURAHAN SRIHARJO, KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL
2023 Pelatihan Pemenuhan Hak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
2023 Pelatihan Pemenuhan Hak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
2025 Pendampingan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD Muhammadiyah Karangkajen berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
2025 Pendampingan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SD Muhammadiyah Karangkajen berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Tahun Judul
2021 Desentraliasasi Asimetris di Negara Kesatuan: Studi Monarkhi-Konstitusional Penetapan Sultan Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2021 MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI TENGAH PANDEMI COVID-19: MODEL KOLABORASI PENTAHELIX PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN KEAGAMAAN ISLAM BERBASIS NEUROSAINS DI 12 WILAYAH INDONESIA
2020 MODEL PELEMBAGAAN LEMBAGA MEDIASI DESA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT DI DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2018 Pemahaman Nasionalisme Sebagai Bnetuk Kesadaran Konstitusional Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (Studi Pada Mahasiswa UAD)
2017 Pengembangan Progtrtam Sodaqoh Barang Bekas Sebagai Pemberdayaan Lembaga PAUD Dan Pendidikan Karakter di TK ABA Kecamatan Bambanglipuro
2017 IMPLIKASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2015
2017 Implikasi Pelaksanaan Pilkada Srerentak terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2017 Pengembangan Program Sodaqoh Sampah sebagai Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan PAUD di TK ABA Bambanglipuro
2016 Pengembangan Program Sodaqoh Sampah sebagai Empowering Lembaga PAUD dan Pendidikan Karakter di PCA Bambanglipuro Bantul
2016 Pelatihan Akhlak Kemanusiaan bagi Tim PMR Prodi PPKN FKIP UAD
2016 Pelatihan Akhlak Kemanusiaan bagi Pendidik Muslim
2015 PENGEMBANGAN PROGRAM SODAQOH SAMPAH SEBAGAI EMPOWERING LEMBAGA PAUD DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI TK ABA KECAMATAN BAMBANGLIPURO
2015 PENGEMBANGAN PROGRAM SODAQOH SAMPAH SEBAGAI EMPOWERING LEMBAGA PAUD DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI TK ABA KECAMATAN BAMBANGLIPURO
2016 PENGEMBANGAN PROGRAM SODAQOH SAMPAH BKARKAS SEBAGAI EMPOWERING LEMBAGA PAUD DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI TK ABA KEC. BAMBANGLIPURO
2016 PENGEMBANGAN PROGRAM SODAQOH SAMPAH BKARKAS SEBAGAI EMPOWERING LEMBAGA PAUD DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI TK ABA KEC. BAMBANGLIPURO
2018 PEMAHAMAN NASIONALME SEBAGAI BENTUK KESADARAN KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 (STUDI PADA MAHASISWA UAD)
2020 MODEL PELEMBAGAAN LEMBAGA MEDIASI DESA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT DI DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021 Desentraliasasi Asimetris di Negara Kesatuan: Studi Monarkhi-Konstitusional Penetapan Sultan Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2022 Refleksi Konsep Sistem Hukum Prismatika dalam Sistem Hukum di Indonesia
2023 Comparative Election System for Members of House of Representative in Indonesia and Malaysia
2023 Comparative Election System for Members of House of Representative in Indonesia and Malaysia
2023 Comparative Election System for Members of House of Representative in Indonesia and Malaysia
2024 Perbandingan Sistem Pemerintahan Monarki di DIY, Britania Raya dan Brunei Darussalam : Tinjauan Negara Hukum Modern
2024 Perbandingan Sistem Pemerintahan Monarki di DIY, Britania Raya dan Brunei Darussalam : Tinjauan Negara Hukum Modern
Tahun Judul
2021 Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Pengawasan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014
2021 The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience
2021 Pelatihan dai antikorupsi DI era transisi pilihan lurah: program pembedayaan masyarakat selama pandemi covid-19 di Banguncipto Kulon Progo
2021 Law, Politics, and Women: How were ‘Aisyiyah's cadres involved in the party?
2021 BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSI PEMERINTAH TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILU 2019: TRAGEDI DEMOKRASI PEMILU
2021 Kinerja DPRD Kota Yogyakarta: Studi Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
2021 Peningkatan kapasitas guru PAUD Aisyiyah Nur’aini Yogyakarta dalam internalisasi pendidikan tanggap bencana nonalam pandemi covid 19
2021 The Urgency of Village Mediation Institution as a Mechanism for Dispute Resolution: The Case of Wukirsari Village in the Special Region of Yogyakarta
2020 Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak
2020 Pelatihan dan pendampingan pembentukan Lembaga Mediasi Desa pada Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2019 THE URGENCY OF POLITICAL EDUCATION TO WOMEN IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMADIYAH AND DEMOCRACY
2019 Simultaneous Local Election In Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient?
2018 UNITARY STATE PRINCIPLE BETWEEN CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT IN YOGYAKARTA
2018 Nationalism Understanding: Citizens National Consciousness
2017 Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tinjauan Negara Kesatuan
2017 Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
2016 Pengembangan Program Sodaqoh Sampah sebagai Empowering Lembaga PAUD dan Pendidikan Karakter di PCA Bambanglipuro Bantul
2016 Potret Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Budaya Hukum dan Fungsi Hukum Sebagai Sarana Menuju Tercapainya Negara Kesejahteraan (Welfare State)
2015 Prospek Pembentukan Pengadilan Pilkada Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu
2014 FREEDOM OF RELIGION IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND THE CONSTITUTION IN INDONESIA
2022 Asymmetric Decentralization in A Unitary State: The Legitimization of The Sultan’s Daughter as The Governor of the Special Region of Yogyakarta
2022 The urgency of establishing a special agency of personal data protection and supervision to ensure the Indonesian citizens’ privacy rights
2022 The Impact of COVID-19 onChallenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights
2022 COVID-19 ambassadors: Recognizing Kampus Mengajar at the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program humanitarian projects in the tertiary education curriculum
2022 Anti-corruption Action: A Project-Based Anti-corruption Education Model During COVID-19
2022 Desa wisata halal tanggung bencana: kolaborasi pentahelix pengembangan wisata halal di Kelurahan Hargobinangun, Pakem Slem, Yogyakarta
2023 THE URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL QUESTION BY THE CONSTITUTIONAL COURT AND ITS RELEVANCE TO THE INDONESIAN DEMOCRACY INDEX DURING THE COVID-19 PANDEMIC
2023 Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
2023 Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis
2024 Systematic literature review of postponed elections during COVID-19: Campaigns, regulations, and budgets
2024 Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten
2024 Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis
2024 Regulation of People's Economy in Regions Based on Pancasila and Reflexive Law Theory
2024 Institutional Design Commission Eradication Corruption Post Change Constitution Number 19 of 2019 Concerning Commission Eradication Corruption
2024 PEMENUHAN HAK ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
2024 Jaringan internasional pendidikan antikorupsi Indonesia dan Malaysia
2024 Implementasi Keterwakilan Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sukoharjo
2025 Dynamics of the process of changing the presidential threshold policy in law number 7 of 2017 concerning general elections
2025 Driving school program to strengthening anti-corruption education within the integrity zone policy
2025 Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan di SMP Muhammadiyah 2 Wates yang Berkelanjutan
2025 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2025 Sosialisasi UU KDRT untuk Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada PKK Desa Kradenan Kebumen
2025 The Effectiveness of Instagram as a Digital Campaign Media in Supporting Green Technology
2025 Kemerdekaan Pers di Indonesia pada Masa Pemilu 2024 ditinjau dari Teori Keadilan Hukum
2025 Pemenuhan Hak Maternitas pada Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan & UU KIA
2025 Peningkatan Angkatan Kerja Menganggur Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebagai Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dalam Perspektif Tujuan Hukum

Universitas Islam Bandung

Doktor Ilmu Hukum

Jenjang S3
Tahun Lulus 2015

Universitas JAYABAYA

Magister Ilmu Hukum

Jenjang S2
Tahun Lulus 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ILMU HUKUM

Jenjang S1
Tahun Lulus 2001
Tahun Judul
© 2017 BISKOM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.